*Oleh: Agustri, S.H.I.,M.E.Sy

Eksistensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam diskursus pembangunan Islam memegang peran ganda, yaitu sebagai manifestasi ketaatan spiritual (hablum minallah) dan sebagai instrumen redistribusi ekonomi demi terwujudnya keadilan sosial (hablum minannas). Di tengah lanskap Kota Dumai yang bercorak heterogen, industri, dan maritim, instrumen ZIS menghadapi tantangan struktural yang nyata. Terdapat jurang (disparity) yang lebar antara estimasi potensi penerimaan dana sosial keagamaan dan angka realisasi penghimpunannya di tingkat kelembagaan resmi. Fenomena ini berpangkal pada persoalan literasi fiqih kontemporer masyarakat, persepsi kelembagaan, serta bertahannya pola filantropi tradisional yang membagikan bantuan secara langsung dan sporadis.

Dalam mengatasi friksi kultural dan struktural tersebut, pendekatan parsial dari ranah manajerial saja terbukti tidak memadai. Keberhasilan mobilisasi sumber daya ZIS menuntut keterpaduan antara persuasi nilai-nilai moralitas keagamaan (moral suasion) dan tata kelola amil yang akuntabel (institutional governance). Di titik inilah kolaborasi antara Persatuan Muballigh Dumai (PMD) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Dumai hadir sebagai wujud sinergi strategis antara otoritas wacana dakwah dan otoritas eksekusi filantropi formal.

Persatuan Muballigh Dumai menempati posisi kunci tentunya sebagai opinion leader dalam sosiologi masyarakat lokal. Melalui mimbar Jum'at, pengajian majelis taklim, dan serambi surau, langgar, musholla, dan masjid di penjuru kota Dumai. Muballigh memegang legitimasi sosio-religius yang efektif dalam mengonstruksi pemahaman umat. Ketika muballigh menyuarakan dakwah zakat, fungsinya bukan sekadar menyentuh ranah afektif masyarakat, melainkan meredefinisi paradigma zakat dari sekadar karitas individual jangka pendek menjadi kewajiban kelembagaan yang memiliki efek pengganda ekonomi (economic multiplier effect). Dengan wawasan fiqih yang adaptif, para da'i PMD mampu menjembatani pemahaman zakat profesi dan perniagaan di tengah denyut industri kota Dumai, sehingga kedermawanan publik memiliki landasan teologis yang presisi.

Di sisi lain, BAZNAS Kota Dumai beroperasi sebagai pilar struktural yang menjamin kepatuhan syar’i, regulasi, dan akuntabilitas manajerial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor Tahun 2014. Transparansi tata kelola BAZNAS adalah prasyarat mutlak yang melengkapi seruan moral para muballigh. Ajakan berderma yang disampaikan di mimbar tidak akan berujung pada komitmen jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan kepastian bahwa dana yang dititipkan dikelola secara profesional. Transformasi dana ZIS menjadi program produktif di kota Dumai, baik di sektor penguatan modal usaha mikro, perlindungan kesehatan, maupun beasiswa pendidikan menjadi bukti konkret bagi para muzaki bahwa amanah mereka terkonversi menjadi keberdayaan kaum dhuafa secara terukur.

Hubungan kerja sama antara PMD dan BAZNAS Kota Dumai pada akhirnya membentuk ekosistem timbal balik yang saling menguatkan. Selain bertindak sebagai juru bicara literasi zakat kelembagaan, para muballigh yang hidup berdampingan langsung dengan warga dapat berperan sebagai simpul deteksi empiris. Mereka mampu membantu BAZNAS mengidentifikasi kelompok miskin tersembunyi (hidden poverty) di kantong-kantong permukiman yang kerap luput dari pendataan statistik formal, sehingga distribusi dana asnaf menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui integrasi kekuatan dakwah persuasif dan ketertiban sistem amil ini, "mengetuk pintu kedermawanan" tidak lagi berhenti sebagai seruan emosional sesaat. Inisiatif terpadu PMD dan BAZNAS Dumai meletakkan fondasi transformasi sosial yang terarah: membebaskan mustahik dari ketergantungan ekonomi, mengokohkan modalitas sosial umat, serta menjadikan kedermawanan Islam sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat Dumai secara berkesinambungan.(*)