*Oleh : Agustri

Ibadah qurban merupakan salah satu syariat Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Dalam praktiknya, qurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ketundukan kepada Allah SWT sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial melalui distribusi daging kepada masyarakat. Namun, di tengah perkembangan masyarakat modern, pola distribusi daging qurban sering kali menimbulkan persoalan baru yang memerlukan rekonstruksi hukum dalam perspektif fikih kontemporer dan keadilan sosial.

Secara normatif, mayoritas ulama sepakat bahwa daging qurban dianjurkan untuk dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, dan sebagian dikonsumsi oleh orang yang berqurban. Dasar ini bersandar pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj ayat 28 yang memerintahkan agar daging qurban dimakan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam praktik sosial saat ini, distribusi qurban sering kali masih belum mencerminkan semangat keadilan. Tidak jarang pembagian daging dilakukan secara simbolik, menumpuk pada wilayah tertentu, sementara  masyarakat yang tergolong famir dan miskin justru minim menerima manfaat qurban itu sendiri.

Fenomena Daging Qurban Dalam Konteks Keadilan Sosial

Fenomena terkait daging qurban menunjukkan bahwa persoalan qurban bukan lagi sekadar ibadah ritual, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola sosial dan distribusi ekonomi umat. Di sinilah pentingnya pendekatan fikih kontemporer yang tidak hanya terpaku pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan maqashid syariah atau tujuan hukum Islam. Salah satu tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan ketimpangan sosial.

Dalam konteks keadilan sosial, distribusi qurban semestinya diarahkan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Konsep pemerataan harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar pembagian formalitas. Oleh sebab itu, praktik distribusi qurban modern dapat direkonstruksi melalui sistem pendataan mustahik yang lebih akurat, distribusi berbasis wilayah yang notabennya masih banyak kelompok fakir dan miskin, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memetakan kebutuhan masyarakat.

Ijtihad Mekanisme Distribusi Daging Qurban

Fikih kontemporer juga membuka ruang ijtihad terhadap mekanisme distribusi qurban yang lebih efektif. Misalnya, pengelolaan qurban melalui lembaga profesional yang mampu mendistribusikan daging hingga daerah rawan pangan. Bahkan dalam kondisi tertentu, sebagian ulama kontemporer membolehkan pengolahan daging qurban menjadi makanan siap saji atau produk tahan lama agar manfaatnya lebih luas dan tidak terbuang sia-sia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa esensi qurban bukan hanya penyembelihan hewan, tetapi bagaimana nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial dapat diwujudkan secara nyata.

Selain itu, rekonstruksi hukum distribusi qurban juga perlu menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Di kota-kota besar, distribusi daging sering mengalami penumpukan pada kelompok ekonomi menengah yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Sementara masyarakat pinggiran, pekerja informal, dan daerah pelosok justru jarang tersentuh. Kondisi ini bertentangan dengan spirit keadilan sosial dalam Islam yang menempatkan kaum dhuafa sebagai prioritas penerima manfaat.

Qurban Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif

Dalam perspektif hukum Islam progresif, qurban dapat dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan umat. Semangat berbagi dalam qurban memiliki relevansi kuat dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan modern. Oleh karena itu, negara dan lembaga keagamaan perlu hadir membangun regulasi dan tata kelola distribusi qurban yang lebih sistematis, transparan, dan berkeadilan.

Rekonstruksi hukum distribusi daging qurban tidak berarti mengubah syariat pokok qurban, melainkan memperkuat substansi sosialnya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan fikih kontemporer harus mampu menjembatani antara teks agama dan realitas sosial modern. Dengan demikian, qurban tidak hanya menjadi ritual tahunan yang bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi sarana penguatan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Pada akhirnya, esensi qurban terletak pada ketakwaan dan kepedulian sosial. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa yang sampai kepada-Nya bukanlah daging dan darah hewan qurban, melainkan ketakwaan manusia. Maka, distribusi qurban yang adil, tepat sasaran, dan berpihak kepada kaum lemah merupakan manifestasi nyata dari nilai ketakwaan tersebut. Rekonstruksi hukum distribusi qurban dalam perspektif fikih kontemporer menjadi langkah penting agar ibadah qurban tetap hidup sebagai ajaran spiritual yang membebaskan dan menyejahterakan masyarakat.

Daftar Pustaka :

Berita Terkait

KEABSAHAN TALAQ DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

04 May 2026